Kredit gambar: AFP

Biden menggunakan hak veto untuk pertama kalinya terhadap rancangan undang-undang yang berupaya membalikkan aturan ESG

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggunakan hak vetonya untuk pertama kalinya sejak tiba di Gedung Putih untuk menolak rancangan undang-undang Partai Republik. Pihak oposisi berusaha untuk membatalkan peraturan yang disetujui oleh Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa pengelola dana pensiun harus mempertimbangkan isu-isu lingkungan dan sosial ketika memilih investasi mereka. Biden yakin hal ini akan mengancam “tabungan pensiun.” 📝

“Saya baru saja menandatangani veto ini karena undang-undang yang disahkan Kongres akan membahayakan tabungan pensiun individu di seluruh negeri,” kata Biden dalam video yang diposting di akun Twitter-nya. “Mereka tidak bisa memperhitungkan investasi yang akan terkena dampak iklim, dampak dari eksekutif yang membayar terlalu banyak, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk memveto investasi tersebut.”

PUBLISITAS

Resolusi yang diveto tersebut bertujuan untuk membatalkan peraturan investasi pensiun yang memungkinkan pengelola dana pensiun untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola lainnya (ESG) saat memilih investasi.

@curtonews

Menurut data dari Google Trennya, penelusuran istilah ESG meningkat 10 kali lipat dalam dua tahun terakhir. 😮 Indikator ini mencerminkan semakin populernya akronim dalam kehidupan perusahaan dan konsumen. Perhatikan maknanya! #CurtoNews

♬ suara asli – Curto Berita

Para pendukung proposal tersebut percaya bahwa kebijakan tersebut ESG mereka menanggapi keprihatinan sosial kaum kiri dan tidak boleh dipertimbangkan dalam transaksi keuangan.

Sebaliknya, Partai Demokrat menekankan bahwa kebijakan bersifat netral terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya ESG diperhitungkan, selama dana investasi memenuhi kewajibannya kepada penerima manfaatnya.

PUBLISITAS

Teks yang diveto tersebut telah banyak dikritik oleh organisasi lingkungan hidup.

Hak veto memenuhi promesering Biden untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh DPR yang dikendalikan Partai Republik yang tidak dia setujui. Para penentang peraturan ini mungkin akan mencoba untuk mengesampingkan veto presiden AS, namun tampaknya tidak mungkin mereka bisa mendapatkan 2/3 mayoritas yang diperlukan di setiap majelis untuk melakukan hal tersebut. (CNN*)

Baca juga:

(🇮🇧): konten dalam bahasa Inggris

(*): Konten dalam bahasa lain yang diterjemahkan oleh Google Penerjemah

(🚥): mungkin memerlukan registrasi dan/atau berlangganan 

gulir ke atas