Membawa senjata dilarang di Brasília untuk dimiliki oleh Lula

Menteri Alexandre de Moraes, dari Mahkamah Agung Federal (STF), memerintahkan pembatasan sementara membawa senjata api di wilayah Distrik Federal, mulai pukul 18 sore pada hari Rabu ini (28) hingga 2 Januari. Ia menanggapi permintaan Kepolisian Federal yang menyoroti perlunya menjamin ketertiban umum pasca tindakan ekstremis yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menerima hasil pemilu.

Keputusan tersebut berlaku untuk “semua jenis senjata yang dibawa, serta pengangkutan senjata dan amunisi oleh pengumpul, penembak, dan pemburu”, tulis Moraes. Siapa pun yang tidak menghormati perintah tersebut harus ditangkap karena kepemilikan senjata secara ilegal, perintah menteri.

PUBLISITAS

Dalam permintaan tersebut, PF menunjuk pada investigasi yang mengusut kasus tersebut pendanaan dan pelaksanaan tindakan kekerasan oleh kelompok ekstremis, serta kinerja milisi digital yang menggelembungkan pemilih melalui penyebaran berita palsu dan disinformasi.

Episode sebelumnya

PF dijelaskan dalam permintaan o serangan terhadap kantor pusat lembaga itu sendiri, menyusul penangkapan pemimpin adat José Acacio Xerere Xavante, pendukung Presiden Jair Bolsonaro, pada awal bulan, dan juga percobaan penyerangan bom terungkap dengan penangkapan tersangka George Washington de Oliveira Sousa, pada 24 Desember.  

Dalam putusan Rabu (28) ini, Moraes menyayangkan praktik tindakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap Supremasi Hukum Demokratik yang dilakukan kelompok ekstremis.

PUBLISITAS

“Sangat disayangkan, kelompok-kelompok ekstremis – yang dibiayai oleh pengusaha yang tidak bermoral, secara kriminal dan curang mengeksploitasi itikad baik beberapa pemilih, terutama dengan menggunakan milisi digital yang pengecut dan di bawah kerjasama otoritas publik tertentu, yang tanggung jawab atas kelalaian atau kolusinya akan diselidiki – adalah kelompok yang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. datang melakukan perbuatan yang ditandai dengan tegas, baik dalam Undang-undang Nomor 14.197 Tahun 1 September 2021 tentang Kejahatan Terhadap Negara Hukum Demokratik, maupun dalam Undang-undang Nomor 13.260 Tahun 16 Maret 2016 yang mengatur ketentuan pasal XLIII Undang-undang. pasal 5 Konstitusi Federal, yang mengatur perang melawan terorisme, termasuk menghukum tindakan persiapan”, tulis menteri.

Penghentian sementara kepemilikan senjata api tidak berlaku bagi anggota TNI, anggota Sistem Keamanan Masyarakat Terpadu (SUSP), anggota Kepolisian Legislatif dan Yudikatif, serta perusahaan keamanan swasta dan angkutan uang tunai. 

(Sumber: Agencia Brasil)

gulir ke atas